Dalam beberapa waktu terakhir, pelaku industri pariwisata di Indonesia menyampaikan kekhawatiran mereka terkait rencana larangan study tour yang diberlakukan oleh pemerintah. Larangan ini muncul sebagai bagian dari upaya pengendalian penyebaran virus COVID-19 dan untuk menjaga protokol kesehatan di tengah pandemi. Meski tujuannya baik, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran besar bagi pelaku usaha wisata, terutama yang bergantung pada kegiatan edukasi dan perjalanan pelajar.
Salah satu kekhawatiran utama dari pelaku wisata adalah dampaknya terhadap pendapatan usaha mereka. Study tour selama ini menjadi salah satu sumber penghasilan yang cukup signifikan, terutama bagi destinasi wisata edukatif, hotel, restoran, dan jasa transportasi. Tanpa adanya aktivitas study tour, pendapatan mereka menurun drastis, dan hal ini berpotensi menyebabkan banyak usaha kecil dan menengah gulung tikar. Mereka khawatir, larangan ini akan memperlambat pemulihan sektor pariwisata yang sudah terpukul selama pandemi berlangsung.
Selain dari sisi ekonomi, pelaku wisata juga menyampaikan kekhawatiran terkait kehilangan peluang edukasi bagi para pelajar. Study tour tidak hanya sekadar perjalanan wisata, tetapi juga bagian dari proses belajar di luar kelas yang penting untuk pengembangan karakter dan pengetahuan siswa. Larangan ini dianggap menghambat proses pendidikan yang seharusnya dapat berjalan secara aman dan terorganisir. Mereka berharap, ada solusi yang tetap memperhatikan aspek edukatif sekaligus menjaga protokol kesehatan.
Para pelaku industri juga menambahkan bahwa mereka siap mengikuti standar dan protokol kesehatan yang ketat jika kegiatan study tour diizinkan kembali. Mereka menawarkan berbagai langkah pencegahan seperti pengukuran suhu tubuh, penggunaan masker, penerapan jaga jarak, serta pengaturan jumlah peserta. Dengan begitu, mereka yakin kegiatan edukasi ini dapat berjalan dengan aman tanpa menimbulkan risiko penularan virus. Mereka pun berharap adanya kebijakan yang fleksibel dan komunikatif dari pemerintah agar kegiatan ini dapat kembali berjalan secara bertahap dan terencana.
Di sisi lain, pemerintah sendiri menyatakan bahwa larangan study tour diberlakukan sebagai langkah pencegahan untuk melindungi keselamatan masyarakat, terutama pelajar yang rentan tertular virus. Mereka menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan akan dievaluasi secara berkala sesuai kondisi pandemi. Pemerintah juga mengingatkan agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung secara daring dan menekankan pentingnya disiplin protokol kesehatan dalam setiap aktivitas.
Namun, pelaku wisata tetap berharap ada solusi yang menyeimbangkan aspek kesehatan dan keberlangsungan usaha mereka. Mereka mengusulkan agar kegiatan study tour diizinkan dengan syarat ketat dan pengawasan yang ketat pula. Selain itu, mereka juga berharap adanya insentif dan dukungan dari pemerintah, seperti pelonggaran aturan secara bertahap, stimulus ekonomi, atau program pelatihan pengelolaan wisata edukasi yang aman.
Secara keseluruhan, kekhawatiran pelaku wisata terkait larangan study tour mencerminkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menemukan solusi terbaik. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan sektor pariwisata edukatif tetap dapat berjalan dengan aman, sambil menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat selama masa pandemi ini.